Beranda

Margomulyo Lakukan Verifikasi dan Validasi Ulang Data Kemiskinan Melalui Musdes

Admin | Kamis, 02 Februari 2017 - 19:42:27 WIB | dibaca: 174 pembaca


Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo lakukan verifikasi dan validasi ulang data kemiskinan, Kamis (2/2). Verivikasi dan validasi data kemiskinan ini dilaksanakan melalui musyawarah Desa yang berlangsung di Balai Desa Margomulyo.

Warga masyarakat Margomulyo, mulai dari Ketua RT, RW, LPM, PKK, Bidan Desamaupun tokoh masyarakat diajak bedikusi dalam forum musyawarah, untuk memverifikasi dan memvalidasi ulang apakah nama-nama yang tercatat dalam data kemiskinan yang ada, apakah benar-benar miskin ataukah tidak. Sehingga data kemiskinan setelah dimusyawarahkan sesuai dengan realita dilapangan.

Sebelum diselenggarakan Musyawarah Desa ini, Desa Margomulyo mengawali dengan pra Musdes dengan mengadakan musyawarah dusun. Dari pra Musdes tersebut didapati ada 742 jiwa warga Margomulyo masuk data miskin.

Setelah dimusyawarahkan dari 742 warga yang tercatat, namun setelah diverifikasi dan divalidasi ada perubahan 87 jiwa yang kurang layak maupun meninggal, data ganda dan pindah tempat masuk data kemiskinan ini. 87 jiwa ini terbagi dari 51 orang berubah status menjadi mampu, 6 jiwa pindah tempat,  26 jiwa meninggal, 3 jiwa ganda dan 1 nama tidak diketemukan siapa dan dimana dia tinggal.

Musdes Margomulyo ini didampingi langsung Wakil Bupati Trenggalek, H. Moch. Nur Arifin, dan Plt. Kepala Dinas Sosial dan P3A, dr. Ratna Sulistyowati. Wakil Bupati Trenggalek ini melihat langsung jalannya musyawarah desa ini berlangsung.

Kepada warga Desa Margomulyo Wabup termuda se-Indonesia, ini menjelaskan musyawarah yang digelar ini merupakan musyawarah program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) dalam memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan agar tepat sasaran.

Program ini GERTAK ini digagas guna menjawab pertanyaan masyarakat yang mempermasalahkan setiap program yang dikucurkan pemerintah itu banyak yang tidak tepat sasaran, "yang dapat bantuan bukan orang miskin, yang miskin tidak dapat bantuan," ucap Wabup.

Program Gertak ini diilhami dari nasehat para orang tua dahulu kalau perkara amal lihatlah keatas, sedangkan kalau perkara harta benda lihatlah kebawah siapa tahu ada saudaramu yang lebih layak atau lebih membutuhkan daripada dirimu. Dari nasehat ini, masyarakat diminta merenungkan bila menerima bantuan apakah dirinya memang layak menerima ataukah masih ada tetangga atau saudara kita yang lebih membutuhkan.

Dalam musyawarah ini masyarakat diminta untuk mendefinisikan sendiri kemiskinan itu seperti apa dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bantuan. Pasalnya mereka tahu kondisi keseharian tetangga dan saudara masyarakat itu miskin atau tidak, layak atau tidak dibantu, adalah warga sendiri, bukannya Camat dan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga bantuan kemiskinan dapat tepat sasaran.

Wakil Bupati penyandang Rekor Muri ini mengingatkan kepada masyarakat, setelah verifikasi dan validasi ini nantinya disepakati, bila bantuan dari pusat nanti turun ternyata datanya tidak sesuai dengan hasil musyawarah ini, bapak dua anak ini meminta kepada masyarakat segera untuk mengembalikan.

Akan menjadi percuma bila ini dibagikan, karena hasil musyawarah ini akan tidak berlaku, dan penerima bantuan nantinya akan tidak tepat sasaran kembali.

Sedangkan untuk raskin, diharapkan bagi penerima yang ternyata mampu diharapkan mau membuat pernyataan mengembalikan beras untuk masyarakat miskin ini untuk dibagikan kembali kepada masyarakat yang lebih berhak. Hal ini sesuai dengan esensi GERTAK, menengok kebawah masih adakan saudara atau tetangga yang lebih berhak dari kita.

Dalam waktu dekat ini pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Trenggalek akan dilantik, kedepan  kita ingin meminta kepada PNS di Trenggalek untuk rela menyumbangkan 1% gajinya ke BAZ. 1% gaji PNS ini kalau akumulasi dalam satu tahun bisa terkumpul dana sebesar Rp 7 miliar. Besaran dana ini akan digunakan sebagaian untuk membayar asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tercover program kesehatan dari pemerintah.

Kenapa hal ini dilakukan, karena dana SKTM sudah sangat membebani keuangan Daerah kita, apalagi di tahun 2018 nanti dana ini akan ditiadakan lagi digantikan dengan asuransi kesehatan ini. (Humas)










Komentar Via Website : 1
Sarah
01 April 2017 - 06:51:28 WIB
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)